Presiden Prabowo: Pengalihan TKD Bukan Pemangkasan, Tetapi untuk Program Prioritas Rakyat

 

Foto: Tempo

ErakiniNews | Tangerang - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kebijakan pengalihan transfer keuangan daerah (TKD) tidak boleh disalahartikan sebagai pemangkasan anggaran daerah. 

Menurutnya, pengalihan anggaran TKD dilakukan untuk memastikan anggaran dialokasikan ke program prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jangan diartikan sebagai potong transfer daerah. Transfer itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Tetapi pada dasarnya anggaran tetap ke daerah. Program MBG misalnya, langsung mengalir ke desa, kecamatan, hingga kabupaten,” ujar Prabowo dalam sambutannya pada Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Serpong, Tangerang, Kamis (28/8).

Prabowo memaparkan, sepanjang tahun ini pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp171 triliun untuk program MBG yang menjangkau 34 juta penerima manfaat, terdiri dari siswa sekolah dan ibu hamil.

Program ini juga menciptakan 6.610 dapur umum, dengan rata-rata satu dapur menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Dengan demikian, lebih dari 330.500 lapangan kerja baru telah terbuka dari program ini.

“Target sampai Desember nanti bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat, baik anak-anak maupun ibu hamil. Program ini bahkan mulai dilirik dunia. Sebagai perbandingan, Brasil butuh 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat,” jelasnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya pemerataan akses MBG hingga ke wilayah terpencil dan kepulauan. Ia mengakui, distribusi di daerah tersebut tidak mudah, namun menjadi kewajiban negara untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat.

“Kita menghadapi kesulitan di desa terpencil dan pulau-pulau jauh. Tetapi tidak ada alasan. Mereka juga anak-anak Indonesia. Mereka harus kita urus, kita bela, dan kita beri makan. Di mana pun berada, tidak boleh ada anak Indonesia yang kelaparan,” tegas Prabowo.

Sementara Mendagri Tito Karnavian meminta kepada kepala daerah untuk mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya, yang tidak memberatkan masyarakat kelas bawah. Untuk itu, dia mengimbau kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta.

Selain itu, Mendagri Tito juga meminta kepada kepala daerah untuk menangkap peluang dari program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

E_01