 |
| Baiq Mustika |
Melalui program ini, pemerintah berupaya membantu pelaku usaha kecil agar bisa berkembang tanpa harus terbebani bunga pinjaman maupun terjebak praktik rentenir.
Namun demikian, realisasi program ini sejak dilaunching saat HUT Lombok Barat tanggal 17 April lalu terbilang belum signifikan.
"Program ini kan tujuannya untuk membantu UMKM level bawah agar bisa memperluas usaha dan tidak bergantung pada pinjaman berbunga tinggi," ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Barat Baiq Mustika Dwi Adni.
Dia menjelaskan, program ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap pelaku usaha kecil. Hingga saat ini, realisasi program Pinjaman Modal Tanpa Bunga Lombok Barat telah mencapai sekitar 15 persen dari total anggaran yang disiapkan pemerintah daerah. Nilainya sekitar Rp 1 miliar, dan telah dinikmati oleh sekitar 1.100 pelaku UMKM dari total 3.000 pengajuan yang masuk.
"Program ini masih terus berjalan dan terbuka hingga akhir tahun. Kami dorong agar lebih banyak pelaku usaha memanfaatkannya," tambah Baiq Mustika.
Baiq Mustika menerangkan, plafon pinjaman maksimal yang dapat diajukan adalah Rp 25 juta per pelaku usaha. Adapun persyaratan yang diperlukan cukup sederhana, yakni memiliki KTP/KK, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan bukti memiliki usaha yang aktif.
Dinas Koperasi dan UMKM bahkan siap membantu masyarakat yang belum memiliki NIB untuk proses penerbitannya. "Kita bantu fasilitasi penerbitan NIB supaya pelaku usaha tidak kesulitan mengajukan," jelasnya.
Namun, dalam pelaksanaannya, ada sejumlah kendala yang dihadapi, terutama terkait SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan atau yang dulu dikenal sebagai BI Checking. Banyak calon debitur yang tertolak karena memiliki catatan kredit bermasalah di lembaga keuangan sebelumnya.
Untuk mempercepat realisasi program, Pemkab Lombok Barat menggandeng tiga lembaga keuangan daerah sebagai mitra penyalur dana, sesuai amanat Peraturan Bupati tentang penyaluran pinjaman modal tanpa bunga.
Jika sebelumnya Pemkab Lobar hanya menggandeng BPR NTB, kini Pemkab Lobar juga menggandeng PT BPR Layar Berkembang – BUMD milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat "Kami juga menggandeng PT Bank NTB Syariah yang baru saja menandatangani kerja sama pada Jumat, 10 Oktober pekan lalu," jelasnya.
Kerja sama ini untuk memperluas akses pembiayaan dan memberi pilihan bagi masyarakat. Meski tanpa bunga, setiap lembaga mitra memiliki kebijakan berbeda terkait agunan atau jaminan. Di BPR Layar Berkembang, agunan mulai diberlakukan untuk pinjaman di atas Rp 5 juta. (*)
E_01
0 Komentar