![]() |
| Baiq Mustika Dwi Adni |
"Sebagai bank daerah, kami sudah MoU dengan Pemda Lobar akhir Oktober lalu. Tujuannya sederhana, membantu masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan akses permodalan," ujar Wiyati Retno Hapsari kepada Lombok Post, Rabu (12/11).
Program ini menjadi salah satu langkah konkret Bank NTB Syariah dalam menghadirkan pembiayaan yang ringan, berkeadilan, dan sesuai prinsip syariah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses modal untuk usahanya.
Untuk memastikan manfaat program ini tersampaikan secara luas, Bank NTB Syariah KC Gerung menggelar sosialisasi di berbagai titik di Lombok Barat. Di antaranya di Kelurahan Gerung Utara dan Selatan, Desa Sam-Samgok, Kecamatan Gunung Sari, serta beberapa wilayah lainnya. Melalui kegiatan tersebut, pihak bank menjelaskan secara langsung mekanisme, persyaratan, dan manfaat program kepada masyarakat pelaku usaha.
Selain sosialisasi, sejumlah pelaku UMKM mulai mengajukan pembiayaan. Plafon pinjaman yang ditawarkan berada di bawah Rp 25 juta, dengan nominal umum berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. Meski tergolong mikro, proses penyaluran tetap mengikuti prinsip kehati-hatian perbankan syariah dan memenuhi ketentuan administratif.
Calon penerima wajib memiliki KTP dan Kartu Keluarga dengan alamat di Lombok Barat, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta usaha aktif yang produktif. Selain itu, catatan BI Checking juga menjadi pertimbangan utama. Untuk pembiayaan diatas Rp 10 juta, nasabah perlu menyiapkan agunan sesuai ketentuan umum perbankan.
Tidak hanya berhenti di sisi pembiayaan, Bank NTB Syariah KC Gerung juga berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait untuk mengintegrasikan program ini dengan program pengembangan UMKM lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan mempercepat pertumbuhan pelaku usaha kecil di daerah.
"Semakin banyak UMKM yang bergabung, semakin besar pula peluang kami bersama Pemkab Lobar memperluas manfaat program ini. Kami ingin Bank NTB Syariah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan," tegas Weno, sapaan karibnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Barat Baiq Mustika Dwi Adni sebelumnya menjelaskan, program pinjaman modal tanpa bunga kini menggandeng lebih banyak lembaga keuangan daerah. Jika sebelumnya hanya melalui BPR NTB, kini Pemkab juga bekerja sama dengan PT BPR Layar Berkembang selaku BUMD milik pemerintah daerah dan Bank NTB Syariah.
"Tujuannya memperluas akses pembiayaan dan memberikan pilihan bagi masyarakat. Meski tanpa bunga, tiap lembaga memiliki kebijakan berbeda, terutama terkait agunan. Di BPR Layar Berkembang, misalnya, agunan diberlakukan untuk pinjaman di atas Rp 5 juta," jelas Baiq Mustika.
Hingga Oktober lalu, realisasi program Pinjaman Modal Tanpa Bunga Lombok Barat telah mencapai lebih dari 15 persen dari total anggaran yang disiapkan, atau sekitar Rp1 miliar. Dana tersebut sudah dinikmati oleh sekitar 1.100 pelaku UMKM dari total 3.000 pengajuan yang masuk. (*)
E_01

0 Komentar