LPKP NTB Dorong Transparansi dan Pemberitaan Berimbang Terkait Proyek Pendidikan Kota Mataram

Drs. H Akhmad H Mukhtar

ErakiniNews.Com | Mataram, 6 Januari 2026 —Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Kebijakan Publik NTB (LPKP NTB) menyampaikan pandangan dan sikap terkait dinamika pemberitaan proyek revitalisasi sekolah dasar dan menengah di Kota Mataram yang saat ini menjadi perhatian publik.

Ketua DPP LPKP NTB, Drs. H Akhmad H Mukhtar, menegaskan bahwa keterlambatan pekerjaan infrastruktur pendidikan perlu dilihat secara utuh dan objektif, dengan mempertimbangkan faktor teknis di lapangan, khususnya kondisi cuaca ekstrem yang terjadi pada akhir tahun 2025.

Menurutnya, sejumlah rekanan telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu jauh sebelum berakhirnya masa kontrak, disertai data pendukung curah hujan sebagai dasar administrasi. Salah satunya adalah CV Sanggar Mas yang mengajukan permohonan pada 18 Desember 2025.

“Dalam kondisi tersebut, rekanan tetap dikenakan denda keterlambatan meskipun diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan hingga akhir Desember. Ini menunjukkan bahwa mekanisme regulasi tetap berjalan dan kontraktor tidak menghindari tanggung jawab,” ujar H Akhmad. 

LPKP NTB menilai bahwa polemik proyek akhir tahun seharusnya tidak dipersepsikan secara sepihak. Karena itu, LPKP NTB mengimbau seluruh pihak, termasuk media, untuk tetap mengedepankan prinsip cover both sides agar informasi yang diterima masyarakat bersifat berimbang, akurat, dan menyejukkan.

“Kami juga mendorong pihak penanggung jawab proyek, khususnya PPK, untuk lebih terbuka dalam memberikan penjelasan teknis kepada publik. Transparansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mencegah munculnya persepsi negatif,” tambahnya.

Sementara itu, penasihat hukum LPKP NTB, Imam Trisno Perdana, menjelaskan bahwa secara regulasi, keterlambatan akibat faktor cuaca ekstrem telah memiliki mekanisme penanganan yang jelas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Ketika keterlambatan terjadi karena faktor alam dan tetap dikenakan denda, berarti prosesnya sudah mengikuti aturan yang berlaku. Yang terpenting adalah keterbukaan data dan verifikasi lapangan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

LPKP NTB berharap seluruh pihak dapat menjadikan persoalan ini sebagai pembelajaran bersama untuk memperbaiki tata kelola proyek publik ke depan, khususnya di sektor pendidikan yang menyangkut kepentingan generasi muda.

(Aji)