![]() |
| Lalu Muhamad Iqbal |
Iqbal mengatakan, pemerintah provinsi saat ini tengah melakukan penataan badan usaha milik daerah (BUMD).
"Dalam dua bulan terakhir, sejumlah kemajuan mulai terlihat, termasuk kembali aktifnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya sempat diblokir selama tujuh tahun," ujarnya.
Melalui kebijakan ini, sekitar Rp30 miliar pembiayaan kini telah tersedia bagi pelaku UMKM dan koperasi di NTB.
Selain itu, pemerintah provinsi juga tengah menunggu persetujuan tambahan pembiayaan sekitar Rp15 miliar hingga Rp20 miliar yang direncanakan untuk program pembiayaan bagi pekerja migran Indonesia.
"Kami juga sedang menyiapkan KUR khusus sektor peternakan dengan bunga sekitar 3 persen yang relatif rendah," kata Iqbal.
Di sisi layanan perbankan, Bank NTB Syariah juga mulai menunjukkan pemulihan setelah sempat terdampak serangan siber yang mengganggu layanan digital.
"Mobile banking yang hampir tujuh bulan tidak berjalan akibat serangan siber kini sudah diaktifkan kembali,” katanya.
Selain itu, Bank NTB Syariah juga dipercaya sebagai salah satu bank pembangunan daerah yang menyalurkan dan mengelola dana program SPPG. Nilai transaksi program tersebut di NTB diperkirakan mencapai sekitar Rp5,7 triliun per tahun.
Pemerintah Provinsi NTB berharap berbagai langkah tersebut dapat memperkuat peran Bank NTB Syariah dalam mendukung pembiayaan sektor produktif serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
E_01

0 Komentar