Perkuat Sanitasi Inklusif Melalui Workshop GEDSI SPALD-T

H.Lalu Alwan Basri (Sekda Kota Mataram)

ErakiniNews.Com | Mataram - Melalui workshop ini, Pemerintah Kota Mataram berharap pelaksanaan proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) atau dikenal juga dengan Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) dapat berjalan lebih inklusif, adil, responsif terhadap dampak sosial, serta memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Workshop dan Pelatihan Gender dan Safeguards dalam proyek SPALD-T yang berlangsung pada 2–4 Juni 2026 di Kota Mataram.

Kegiatan yang difasilitasi National Project Management Consultant untuk Citywide Inclusive Sanitation Project (NPMC CISP) tersebut diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Mataram, camat, lurah, serta perwakilan wilayah penerima manfaat proyek. Workshop ini menjadi bagian penting dalam penguatan implementasi prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) pada pembangunan SPALD-T.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri menegaskan bahwa pembangunan sanitasi saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Pembangunan infrastruktur sanitasi pada saat ini bukan semata-mata membangun jaringan perpipaan, instalasi atau fasilitas fisik lainnya. Lebih dari itu, pembangunan sanitasi adalah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, serta meningkatkan pelayanan dasar,” ungkapnya dalam sambutan.

Ia juga berharap seluruh peserta, khususnya dari wilayah penerima manfaat proyek, dapat mengikuti pelatihan secara optimal hingga selesai agar pemahaman terkait implementasi GEDSI dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

“Harapan kami, harapan saya, dan harapan teman-teman semuanya, yang dari kelurahan, dari Kecamatan Sekarbela dan Ampenan, termasuk seluruh pengurus dan pihak terkait, tolong diikuti sampai dengan tuntas,” ujarnya.

Workshop dan pelatihan ini merupakan agenda strategis Kementerian PUPR bersama Asian Development Bank (ADB) untuk memastikan penerapan prinsip kesetaraan gender, perlindungan sosial, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pembangunan SPALD-T di Kota Mataram.

Melalui kegiatan tersebut, kapasitas pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan diperkuat agar mampu secara proaktif melibatkan perempuan, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Selain itu, pelatihan juga membahas implementasi safeguards atau perlindungan lingkungan dan sosial serta penyusunan Gender Action Plan agar sesuai dengan standar Asian Development Bank (ADB).

Pelaksanaan proyek SPALD-T CISP di Kota Mataram sendiri melibatkan sinergi lintas instansi, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  yang memastikan arah kebijakan inklusivitas dan perlindungan sosial berjalan optimal.

Prasetyo Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI

Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Prasetyo, mengapresiasi langkah Kota Mataram yang telah menjadi bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan akses sanitasi aman melalui pembangunan SPALD-T skala perkotaan.

“Kami mengapresiasi Kota Mataram karena telah menjadi bagian dari tujuan Republik Indonesia untuk meningkatkan akses aman sanitasi melalui kegiatan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik Terpusat atau SPALD-T skala perkotaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan target nasional sektor sanitasi, yakni menurunkan angka buang air besar sembarangan hingga 0 persen serta meningkatkan akses sanitasi aman mencapai 30 persen pada tahun 2029.

Target tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 juga mendorong peningkatan layanan sanitasi tidak hanya pada akses layak, tetapi harus mencapai akses aman. (*)

(Ayu)